Verifikasi Pengangkatan Pegawai Honor Bermasalah

BEKASI, KOMPAS.com- Sekitar 50 tenaga honor dari Komite Guru Bekasi (KGB) berunjuk rasa di kantor Wali Kota Bekasi, Senin (15/10/2012). Mereka menuding verifikasi usul pengangkatan tenaga honor sebagai calon pegawai negeri sipil dimanipulasi dan atau bermasalah. Ketua KGB Mukhlis Setiabudi mengatakan, dugaan manipulasi terindikasi dari cuma 1 di antara 1.945 tenaga honor bidang pendidikan yang dikabarkan lolos verifikasi sebagai CPNS.
"Kondisi kami sama tetapi kenapa cuma satu yang lolos?," katanya. KGB juga mempersoalkan 192 tenaga honor di luar 1.945 orang yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Bekasi kepada Badan Kepegawaian Nasional untuk diangkat sebagai CPNS. Pengaduan itu dipandang diskriminatif dan terindikasi bermasalah.
Mukhlis memaparkan, di Kota Bekasi pernah tercatat ada 3.002 tenaga honor bidang pendidikan. Setelah diverifikasi ditemukan angka 2.559 orang. Adapun 1.945 di antaranya dianggap bisa diusulkan diangkat menjadi CPNS. Mereka mengabdi sejak sebelum 2005 yang berstatus sukarelawan, bergaji tidak tetap, atau honor murni. Mereka juga sudah diangkat sebagai tenaga honor Pemerintah Kota Bekasi pada 2008 sehingga patut dipertimbangkan untuk diangkat sebagai CPNS dan diperjuangkan sejak 2010.
Yang meresahkan, tenaga honor cuma dibayar Rp 300.000 per bulan dengan nama tunjangan transportasi. KGB semakin jengkel karena pada 2010 ada pengangkatan 2.000 tenaga honor baru tetapi nonpendidikan. Yang diangkat ini mendapat tunjangan transportasi Rp 300.000 dan upah Rp 550.000. "Sangat diskriminatif sehingga kami menuntut hak setara," kata Mukhlis. Jika tuntutan tidak dicarikan solusi, kata Mukhlis, KGB akan melaporkan dugaan manipulasi itu ke Polres Kota bekasi dan Polda Metro Jaya.
Yang dilaporkan ialah pejabat dan mantan pejabat Pemerintah Kota Bekasi. Pelaksana Tugas Kepala BKD Kota Bekasi Fadlin Kamal mengatakan, terhadap 192 tenaga honor yang pernah diajukan akan diverifikasi ulang. Tim dari BKN pernah datang dan akan kembali untuk verifikasi dan audit pengusulan itu.    Terkait tunjangan yang dituding KGB sangat diskriminatif, BKD segera membahas dengan DPRD Kota Bekasi.

Sumber : Kompas