Nasib Honorer Jangan Dibiarkan Terkatung!

BANDUNG- Anggota Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengatakan, pemerintah harus kembali meninjau pelaksanaan pengangkatan honorer secara desentralisasi. Pasalnya hal tersebut banyak dimanfaatkan oleh politisi yang ingin berkuasa di daerah.

“Ada beberapa hal yang harus diperhatikan kembali dalam pengangkatan secara desentralisasi, yakni banyak dimanfaatkan oleh politisi untuk mendapatkan kemenangan di daerah maka mereka menerima honorer sebanyak-banyaknya untuk muatan politis. Dan ini harus kembali dikaji agar penerimaan honorer dikembalikan ke pusat,” ujarnya, kemarin (26/10).

Namun demikian, nasib honorer harus segera dicarikan jalan keluarnya. "Sehingga tenaga honorer itu tidak terkatung-katung," ujarnya.

Bahkan untuk mengurus permasalahan honorer itu pemerintah kembali membentuk suatu badan baru yakni Badan Pengembangan Sumber Daya Pendidikan di bawah Kementrian Pendidikan Nasional. “Badan itu yang nantinya akan merekomendasikan dan merumuskan berbagai masalah sumber daya pendidikan termasuk permasalahan guru honorer,” tuturnya.

Badan baru tersebut pun dikatakan Hetifah menyedot dana hingga Rp3,4 triliun dan mulai dialokasikan pada 2012 mendatang. “Termasuk mengkaji sertifikasi guru. Karena selama ini kita anggap sertifikasi tidak langsung berimplikasi terhadap kualitas pendidikan. Jadi soal karier dan jabatan guru diatur kembali ditata kembali sehingga pemberian sertifikasi itu akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia,” katanya.

Hetifah berharap, dengan adanya badan baru dan juga anggarannya yang sudah diberikan harus mulai menjalankan semua permasalahan guru yang ada saat ini hingga tuntas.

Mengenai sertifikasi dijelaskannya seluruh guru di Indonesia sudah tersertifikasi pada Tahun 2015 mendatang. Tahun ini dijelaskannya guru tersertifikasi sudah lebih dari 50 persen, dan direncanakan selesai pada tahun 2015.(tie)

Sumber : JPNN